Sunday, November 1, 2009

Cicak Vs. Buaya

Mengikuti perkembangan kasus Cicak vs Buaya, seperti menonton sebuah drama besar yang serius diranah hukum negara Indonesia, karena bersinggungan dengan 3 pilar hukum yang utama, yaitu Rule of the law, supremacy of the law dan equality before the law. sebelumnya marilah kita mengingat kembali pada sejarah lembaga-lembaga pemberantas korupsi di Indonesia sebelum KPK.

Pada masa Orde Lama, Kabinet Djuanda, dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), lalu kemudian pada tahun 1963 dibentuk Operasi Budhi. Dan pada masa Orde Baru pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama, yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana sehingga di bentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), sedangkan di Era Reformasi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tahun 2000. Dan kasus ‘kematian’ kinerja lembaga pun beraneka rupa, dari deadlock, macet, Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang bottom up atau top down di kalangan pemberantas korupsi, hingga kemudian kasus yg menimpa TGPTPK yang melalui judicial review Mahkamah Agung, dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Dan ‘kematian’ semua lembaga ini, tentu membuat para koruptor di Indonesia menyanyikan lagu original soundtrack film Evita yg diplesetkan “Don't cry for me Indonesia, The truth is I never left you”* yg memberikan mereka (Koruptor) tempat bernaung yang nyaman.

KPK (2003 – sekarang)

KPK lahir karena (1) Desakan reformasi untuk memberantas korupsi, mengingat korupsi menjadi salah satu penyebab pokok gagalnya bangsa Indonesia menjadi bangsa bermartabat diantara bangsa-bangsa dunia; (2) buruknya citra dan kinerja Polri dan kejaksaan selama puluhan tahun dalam penegakan hukum**

Unsur dramatis “cicak vs buaya” semakin kaya dengan point no.2, bagaimana tidak disini cicak (yang belakangan jadi sebuah singkatan ; Cinta Indonesia, CintA KPK) atau KPK, berseteru dgn POLRI yang gerah dengan wewenang KPK, kemudian menjerat KPK dengan kasus Bibit dan Candra yang kemudian ditahan, padahal Pasal 21 ayat 1 KUHAP yang mengatur penahanan tersangka atau terdakwa dilakukan lantaran kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi tindakan piadana lagi, TIDAK TERPENUHI. Korelasi hal ini sejalan dengan kata-kata Hifdzil Alim(Staf Peneliti PuKAT), “bagaimana mungkin orang yg sudah nonaktif dari jabatannya dapat menghilangkan barang bukti”.

SBY telah memberikan sikap normatif-nya dgn pernyataan bahwa ini adalah konflik antar individu bukan antar lembaga. Tetapi, kalau dicermati, individu yang tercatat disini adalah bos-bos lembaga yang pastinya menyeret dan mempengaruhi pencitraan terhadap lembaga itu sendiri, dan lebih jauhnya, tentu hal yang paling ditakuti masyarakat, ‘kematian’ badan KPK karena factor ‘pembunuhan’ yang dilakukan otoritas Polri dengan alasan yg mengada-ada. Dan jika KPK “R.I.P” seperti senior-seniornya terdahulu, sekali lagi, mereka(Koruptor) akan bernyanyi, “Don't cry for me Indonesia, The truth is I never left you”

Sejalan dengan umur kemerdekaan Indonesia, kemajuan intelektual bangsa pun berkembang. Kontroversi kasus Bibit-Candra, Cicak vs Buaya bukan hal biasa. Media lebih mengenal rakyat, media tidak mungkin bisa disogok untuk membesarkan kasus ini sekaligus membela sang CICAK. Kemajuan suatu Negara berbanding lurus dengan pembantaian para ‘koruptor’ dinegara tersebut. ditengah ramainya keadilan yg jungkar balik ditangan para petinggi Negara, politisi dan koruptor, Jika KPK bisa bertahan dan kasus ini bisa diselesaikan dgn keadilan penuh, Indonesia akan memasuki babak baru dalam citra pemberantasan para koruptor sepenuhnya.

oleh : Juhri SL
mantan SISWA III IPS 2, SMA Negeri I Tanjung Redeb 2005


note :
*Don't Cry For Me Argentina - Evita, dinyanyikan oleh Madonna
** Bukan Kasus Biasa, Tjipta Lesmana, OPINI KOMPAS (31/09/2009)

Related Post



No comments:

Post a Comment